Pengukuhan PPPK 2019 Belum Mulus, Ada Daerah Kesulitan Bayar Gaji

0 Comments
Pengukuhan PPPK 2019 Belum Mulus, Ada Daerah Kesulitan Bayar Gaji

Promo menarik pada undian Data Sidney 2020 – 2021.

jpnn. com , JAKARTA – Pengangkatan pegawai pemerintah secara perjanjian kerja (PPPK) hasil rekrutmen Februari 2019 tidak berjalan halus. Menurut Koordinator Wilayah Perkumpulan  Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Barat Cecep Kurniadi, sesuai informasi daripada Badan Kepegawaian Daerah (BKD), tersedia masalah dengan anggaran gaji PPPK tahap pertama sehingga kemungkinan tidak semua yang lulus akan diangkat.

“Ini sesuai rapat secara BKD, kami dikasi tahu kalau anggaran  gaji PPPK tahap baru masih tetap dibebankan pada kawasan, ” kata Cecep kepada JPNN. com, Sabtu (5/12).

Selain itu, BKD serupa menunggu surat edaran dari was-was yang menyatakan gaji PPPK tahap pertama dari dana alokasi umum (DAU). Kondisi inilah yang mendirikan PPPK dari honorer K2 risau.

Baca Juga:

Seperti yang dirasakan honorer K2 di kabupaten Garut. Bila gaji PPPK dibebankan sepenuhnya pada pemda, otomatis Pemkab Garut tidak akan mengajukan seluruh honorer K2 yang lulus untuk mendapatkan susunan.

“Kasihan membangun mereka yang sudah lulus sampai saat ini masih cemas apa lagi rekan kami sudah ada yang meninggal sebelum menerima SK. Ada juga yang sebentar lagi akan pensiun, ” tuturnya.

Dia menyarankan supaya pusat melakukan sosialisasi karena PPPK merupakan kebijakan anyar. Banyak daerah masih kebingungan dengan keberadaan PPPK.

Membaca Juga:

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan, untuk gaji PPPK sumbernya dari DAU. Jadi tidak ada alasan bagi daerah untuk tidak mengajukan NIP PPPK seluruh honorer K2 yang lulus pada rekrutmen Februari 2019.

Sama juga dengan pernyataan Plt Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Teguh Widjinarko bahwa, PPPK dan PNS statusnya sama-sama aparatur sipil negara (ASN). Tidak ada perbedaan untuk gaji serta tumpuan, kesemuanya ditanggung negara. (esy/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:
[embedded content]