Pemerintah Genjot Reforma Agraria untuk Membenarkan Ekonomi Kerakyatan

0 Comments
Pemerintah Genjot Reforma Agraria untuk Membenarkan Ekonomi Kerakyatan

jpnn. com , JAKARTA – Pemerintah tengah fokus pada upaya penguatan ekonomi rakyat. Salah satunya dikerjakan melalui reforma agraria.

Langkah ini dimulai melalui ideal penyelesaian untuk obyek Percepatan Pengerjaan Penguasaan Tanah.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah melalui Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) telah menetapkan pola penyelesaian untuk objek PPTKH seluas 377. 310, 5 hektare. Luasan tersebut ada di 54 Kabupaten/Kota di 15 Provinsi yang telah direkomendasikan oleh para gubernur dan lalu dievaluasi oleh Tim Pelaksana PPTKH.

Baca Juga:

“Ini dilakukan dengan pola mutasi batas kawasan hutan, perhutanan sosial, tukar menukar kawasan hutan, & resettlement, ” kata Menko Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan PPTKH Tahap III, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

Menko Airlangga menjelaskan, pada bulan Januari dan Juni 2019 telah dilaksanakan Rakor Tim Percepatan PPTKH Tahap I dan II yang memutuskan model penyelesaian PPTKH di 130 Kabupaten/Kota dengan total luas 330 ribu hektare.

Lantaran 130 kabupaten/kota tersebut, Menteri Dunia Hidup dan Kehutanan (LHK) telah menerbitkan 65 Surat Keputusan (SK) Perubahan Batas Kawasan Hutan buat Tanah Obyek Reforma Agraria/TORA (SK Biru) di 64 Kabupaten/ Tanah air, seluas 88. 904, 33 hektare.

Baca Juga:

“Hasil akhir PPTKH ini tentu tidak berhenti pada penerbitan SK Biru, tetapi dilanjutkan melalui penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), ” ujarnya.

Menurut Airlangga, keputusan rakor ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo di dalam Ratas Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) beberapa waktu lalu.