Info seputar SGP Hari Ini 2020 – 2021.

jpnn. com , JAKARTA – Biro Hukum dan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Primitif Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Primitif dan Transmigrasi menginisiasi Rancangan Peraturan Presiden Strategi Nasional Percepatan Pendirian Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.

Kepala Biro Hukum Kemendes PDTT Teguh mengatakan penyusunan Rancangan Perpres ini membutuhkan Rapat Antar-Kementerian  dengan digelar, Rabu (16/12).

Rapat dihadiri lintas departemen terkait seperti Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan HAM, serta lainnya.

“Semoga pertemuan hari ini bisa suntuk karena pada hakekatnya berdasarkan Urusan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Masa Panjang Nasional (RPJMN) tahun 2005-2025 mengamanatkan perlu prioritas pembangunan ketenteraman kelompok masyarakat di wilayah tertinggal dan keberpihakan besar dari pemerintah, ” kata Teguh.

Ia menambahkan, daerah tertinggal adalah daerah yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain.

Menurutnya, PPDT adalah keberpihakan & penajaman terhadap PDT di bagian perencanaan dan pendanaan. PPDT dijalankan oleh kementerian/lembaga, pemda, masyarakat atau pelaku usaha.

Dia menjelaskan menunjuk Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024, terdapat 62 kawasan tertinggal.

Kriteria hingga disebut jadi daerah tertinggal berdasarkan perekonomian masyarakat, sumber gaya manusia, sarana dan prasarana, kepandaian keuangan daerah, aksebilitas dan istimewa budaya.