Dalam Hadapan Jokowi, BPK Sebut Peraturan Kelola Program Jaring Pengaman Sosial Bermasalah

0 Comments
Dalam Hadapan Jokowi, BPK Sebut Peraturan Kelola Program Jaring Pengaman Sosial Bermasalah

jpnn. com , JAKARTA – Badan Penyelidik Keuangan (BPK) melihat program negeri terkait Jaring Pengaman Sosial (JPS) terdapat masalah dalam tata kelolanya.

BPK menyadari kalender itu bertujuan untuk menunjang perekenomian negara yang lesu akibat Covid-19. Namun, BPK menyarankan pengelolaannya harus cermat.

Kejadian ini disampaikan langsung Ketua BPK Agung Firman Sampurna di depan Presiden Joko Widodo dalam introduksi Rapat Pemeriksaan atas Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara di Penanganan Pandemi Covid-19 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (8/9).

“Tentu selalu dengan keadaan pandemi yang ditetapkan sebagai kedaruratan, prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi & akuntabilitas harus tetap diterapkan. Dalam kondisi apa pun, kita tetap patuh terhadap ketentuan perundang-undangan, ” kata Agung.

Agung menjelaskan, permasalahan tata kelola dalam penanganan pandemi tak hanya soal penganggaran dan pelaksanaan.

Pada tahap depan, urusan tata kelola terkait dengan penanganan kesehatan sebagai sentral dari masalah. Sedangkan program jaring tentara sosial sebagai pengaman risiko dampak pandemi.

Rasio masalah kesehatan yang luas, menimbulkan pengaturan dan kendali menjadi panjang dan kompleks. Begitu banyak otoritas yang terlibat dan begitu mulia risiko penularan yang harus ditekan.

Baca Serupa:

Sementara pemerintah terbatas pada informasi dan minimnya pengalaman dalam menghadapi kasus dengan skala sebesar tersebut.

“Terkait jaring tentara sosial sebagai upaya untuk mitigasi risiko sosial dan finansial. Kaidah kelolanya juga mengalami masalah. Urusan yang timbul meretas dari ketidakandalan data, kurang transparannya aparatur dalam daerah yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pendataan dan distribusi, hingga laku bansos yang variatif dan diusung oleh kementerian/lembaga yang berbeda, namun dengan tujuan yang kurang bertambah sama. Sehingga berisiko terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan, ” sekapur Agung.

Gemilang menekankan, penanganan kesehatan dan JPS merupakan tahapan krusial yang dibutuhkan untuk bertahan dan pulih. “Karenanya harus dikelola dengan cermat namun juga tetap proaktif, ” terang dia. (tan/jpnn)

Kamu Telah Menonton Video Terbaru Berikut tersebut?